Masyarakat Perlu Dilibatkan Awasi TKA

17-01-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menyatakan masyarakat perlu dilibatkan  dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Pasalnya pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) masih sangat minim dilakukan karena kendala SDM yang kurang.  

 

“Kelompok masyarakat perlu dilibatkan terkait dengan kesadaran terhadap pengawasan tenaga kerja asing, karena pengawasan yang paling baik itu didasarkan pada swakarsa masyarakat,” kata  Saleh usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Konfederasi Serikan Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/01/2016). 

 

Menurut  legislator partai PAN itu, keterlibataan masyarakat secara aktif dalam mengawasi peredaran TKA  tentu dapat membantu menjaga wilayah republik ini. Namun yang menjadi kendala adalah  terkadang masyarakat jika menemukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau melanggar hanya melapor informasi yang tidak diketahui referensinya sehingga sulit ditindak lanjuti.

 

“Jadi kalau masyarakat menemukan hal yang aneh, tidak sesuai dengan yang  semestinya atau ada pelangaran tentang ketenagakerjaan harus lapor ke pihak terkait, dan dalam penyampaian harus jelas ada nama kepala desanya, dimana tempatnya dari kelompok masyarakat apa sampaikan dengan resmi. Saya yakin pemerintah akan menyelesaikan dan menurunkan tim pengawas," tegasnya. 

 

Saleh menginformasikan, bahwa berdasarkan data Kemenaker, hanya ada 1.800 pengawas untuk mengawasi 200 ribu perusahaan yang ada di Indonesia. "Ini kan sangat minim sekali, maka peran masyarakat sangat diperlukan," katanya. 

 

Apalagi, lanjutnya,  koordinasi dan sinegri antar pengawas juga belum maksimal. "Katakanalah di Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) melibatkan beberapa pihak terkait (Kemenaker, Imigrasi,Kepolisian dan pemerintah daerah). Saya lihat ini belum bersinergi, belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga temuan yang dilakukan sifatnya masih sektoral, mesti ada kerjasama yang baik. Karena jika aparat kurang tetapi sinergi benar itu bisa menjadi hasil maksimal," pungkasnya. (rnm, sc), foto : rizka/hr

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...